Banyuwangi, -- Masyarakat sering kali merasa bahwa biaya hidup semakin berat, meskipun kenaikan harga barang tidak lagi setinggi sebelumnya. Harga beras, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya masih terasa mahal. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi yang melambat tidak selalu berarti kehidupan masyarakat menjadi lebih ringan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keadaan tersebut semakin terasa karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa upaya mengendalikan inflasi juga diikuti dengan kebijakan yang mampu menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, Jum'at, 23 Oktober 2026.
Persoalan tersebut berkaitan dengan pembahasan dalam Bab 3 buku Kebijakan Fiskal dan Finansial: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Risiko Global dan Transisi Hijau karya Andhika Wahyudiono, khususnya Subbab 3.1 tentang Disinflasi Tersendat, Subbab 3.3 tentang Harga Energi Naik, dan Subbab 3.4 tentang Fiskal di Tengah Inflasi. Ketiga subbab tersebut relevan untuk memahami mengapa perlambatan inflasi belum tentu diikuti dengan penurunan biaya hidup. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi dan distribusi barang dapat ikut naik. Sementara itu, ketika inflasi melambat, harga barang pada umumnya hanya mengalami kenaikan yang lebih lambat, bukan otomatis kembali murah. Situasi ini membuat masyarakat tetap harus mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, kebijakan fiskal memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mengoptimalkan subsidi, bantuan sosial, serta perbaikan distribusi kebutuhan pokok agar beban pengeluaran masyarakat tidak semakin berat. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Artinya, anggaran negara perlu digunakan secara bijak agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, persoalan ini dapat dianalisis menggunakan teori New Public Management (NPM) yang salah satunya dikembangkan melalui pemikiran Christopher Hood (1991). Teori ini menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan pencapaian hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan kebijakan pengendalian inflasi, keberhasilan pemerintah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dikeluarkan atau jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah juga perlu melihat apakah bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang tepat, apakah pelaksanaannya berjalan efektif, dan apakah manfaatnya benar-benar membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya memperlambat kenaikan harga, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengawasan harga, kelancaran distribusi barang, ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab perlu berjalan secara bersamaan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat dari angka inflasi yang terkendali, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli dan menjalani kehidupan secara layak.
Harga barang ke tingkat sebelumnya. Akibatnya, masyarakat masih menghadapi beban pengeluaran yang tinggi.
Penulis: Nama Bintara Eka Prastindo
Institusi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jurusan: Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Redaktur: Redaksi 3
.jpg)
.jpg)