Kabupaten Serang, -- Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB ) tahun 2025 telah usai, namun rupanya kegiatan yang berlangsung di salah satu Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (SMP PGRI ) yang notabene nya sudah terakreditasi A menjadi sorotan para aktivis setelah jeritan orang tua atau wali murid menjerit karena banyak biaya yang dikenakan oleh pihak sekolah terhadap Siswa.
Pada Jum'at 8 Agustus 2025 lalu, beberapa walimurid mendatangi kantor Media dan menceritakan keluhan mereka, dari Biaya daftar sekolah, pembelian seragam, topi, buku paket dan biaya biaya tak terduga lainnya.
Salah satu wali murid menerangkan, Ia memberanikan diri angkat bicara dan meminta identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan dan kode etik Jurnalis.
Orang tua /wali murid sebut saja Ahmad nama samaran, membeberkan rincian yang dikeluarkan oleh pihak SMP PGRI Cikande Kabupaten Serang.
Dalam rincian yang berupa brosur tersebut menerangkan beberapa kebutuhan siswa yang harus dibayar.
Mulai dari :
1.DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) Sistem Informasi Rp 1.400.000
2.Iuran Yayasan Rp 600.000
3.Kegiatan Kesiswaan Rp 600.000
Jumlah tersebut Rp 2.600.000
Seragam :
A.Spon Perempuan :Rp.190.000
B.Spon Laki-laki : Rp.180.000
C.Olah raga :Rp 170.000
Daftar Pemesanan Buku Paket
Kelas 7 (Murid Baru )
1.Matematika Rp 145.000
2.PIJAR IPA Rp 103.000
3.Informatika Rp 130.000
4.IPS. RP.114.000
5.PPKN. RP.119.000
6.B.Indonesia. Rp 70.000
7.PAI RP.114.000
8.PJOK. RP.130.000
9.SENI RUPA. RP.65.000
10.B.INGGRIS. Rp.35.000
11.Modul B Indonesia Rp 15.000
12.Prakarya Kerajinan. Rp.76.000
Total dari jumlah dari buku paket Rp 1.116.000
Bahkan pemberitahuan nampak samping brosur yang menyebut
a.Pembayaran buku langsung ke TU (Tata Usaha )
b.Terakhir pembayaran buku paket tanggal 5 Desember 2025.
c. Minimal Dp pembayaran buku 30%{Rp.335.000).
Dan iuran lainnya adalah seperti iuran pramuka, namun bentuknya tidak tertulis lewat brosur, yakni Rp 1.000 per hari dan Rp 20.000 perbulan.
Dan wajib beli topi Sekolah SMP PGRI Cikande senilai Rp 20.000.
Orang tua siswa-siswi dengan rincian tersebut sangat menjerit, namun tidak bisa berbuat banyak menentang aturan yang sudah di haruskan di SMP PGRI Cikande tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Kepsek SMP PGRI Cikande atas nama AR (Inisial-red) terkait beberapa keluhan walimurid ikhwal pembelian buku paket dan dana bos.
AR selaku Kepsek angkat bicara dan membalas pesan via chat WhatsApp.
"Sekolah swasta dapat dana Bos.
Berikut adalah beberapa poin perbedaan terkait dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta, Senin (11/8/25).
Sumber Dana:
Sekolah negeri mendapatkan dana BOS dari pemerintah, sedangkan sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS tetapi juga dari sumber lain seperti yayasan dan orang tua siswa.
Alokasi Dana:
Alokasi dana BOS untuk sekolah negeri biasanya lebih besar karena pemerintah menanggung seluruh biaya operasional sekolah.
Penggunaan Dana:
Meskipun berbeda dalam sumber dana, dana BOS yang diterima oleh kedua jenis sekolah ini digunakan untuk keperluan operasional sekolah seperti gaji guru, kebutuhan belajar mengajar, dan biaya lainnya.
Perpajakan:
Sekolah swasta, meskipun menerima dana BOS, tetap wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
Perlu diingat bahwa kebijakan terkait dana BOS bisa berubah dari waktu ke waktu, jadi selalu disarankan untuk merujuk pada peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait dana BOS" jelasnya.
Masih kata Kepsek SMP PGRI Cikande.
"Kami mengalokasikan dana, ya g tidak di danai dari BOS, seperti penggajian guru, buku, pakaian dll.dan kami melayani siswa yang tidak mampu dengan prosentase pengurangan, dan bahkan gratis.
Buku pake dari Quadra untuk buku pake bisa beli ke pusat nya, bisa lewat kita cuman bedanya di kita itu bisa di cicil
sementara via TF ke Quadra harus sesuai yang di pesan, jadi kita hanya perantara saja dari pihak buku dan sekolah dan di kita tidak ada paksaan untuk membeli /tidak nya," bebernya dengan gamblang.
Adapun aduan informasi keluhan wali murid tersebut, hingga berita ini dimuat masih melakukan permintaan konfirmasi ke Kabid SMP Dindik Kabupaten Serang.
Dalam hal ini, Awak media dan Lembaga Sosial Masyarakat sebagai pegiat sosial kontrol akan mengawasi dan memonitoring perkembangan keluhan masyarakat atau wali murid di sekolah tersebut, jangan sampai ladang pendirian menjadi ladang bisnis dan wali murid jadi sapi perah.
Reporter: Distributor Rilis
