Banyuwangi, -- Dinamika perekonomian global saat ini sedang berada dalam bayang-bayang dugaan ketidakpastian yang sangat tinggi. Kombinasi antara ketegangan geopolitik internasional, fragmentasi perdagangan global, dan kerentanan pasokan komoditas strategis telah memicu gelombang inflasi yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam lanskap ilmu administrasi publik, situasi ini menuntut peran tata kelola pemerintahan (governance) yang responsif, adaptif, serta mumpuni dalam mengelola krisis (crisis management). Kebijakan publik tidak lagi sekadar instrumen administratif rutin, melainkan menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap guncangan eksternal (external shocks), terutama yang berkaitan dengan komoditas energi dan bahan pokok. Ketika harga minyak mentah dunia membubung tinggi, beban fiskal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung tertekan secara signifikan. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan dilematis yang sama-sama berat: menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik yang berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli rakyat, atau menambah alokasi subsidi BBM yang berisiko membengkakkan defisit anggaran dan memangkas belanja publik strategis lainnya, termasuk Bantuan Sosial (Bansos).
Persoalan ini dibahas dalam buku Kebijakan Fiskal dan Finansial: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Risiko Global dan Transisi Hijau karya Andhika Wahyudiono. Bab 4 tentang Geopolitik, Perang Dagang, Fragmentasi Ekonomi, khususnya Sub bab 4.2 Tentang Konflik Timur Tengah menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah bukan sekadar peperangan antara negara atau kelompok tertentu, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan perebutan wilayah, kepentingan politik, perbedaan identitas, sumber daya energi, dan persaingan geopolitik antarnegara.
Krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan ketegangan intensif antara Iran, Amerika Serikat (AS), sekutu negara-negara Teluk, dan Israel menjadi salah satu episentrum utama gejolak ekonomi global. Timur Tengah merupakan pemasok terbesar minyak mentah dunia, sehingga setiap percikan konflik bersenjata di wilayah ini secara langsung menimbulkan respon spekulatif yang masif di pasar komoditas internasional. Ketegangan politik yang terus meningkat menciptakan iklim ketidakpastian yang berkepanjangan. Amerika Serikat dan sekutunya terus menerapkan sanksi ekonomi serta tindakan militer terukur, sementara Iran memperkuat posisi tawarnya dengan memanfaatkan stabilitas kawasan kawasan Teluk. Impas keamanan ini berakibat langsung pada volatilitas harga energi murni, di mana premi risiko geopolitik (geopolitical risk premium) mendongkrak harga minyak jauh di atas batas normal perhitungan asumsi makro APBN.
Selain konflik militer terbuka, dunia juga dihantam oleh perang dagang dan persaingan ketat tiga kekuatan besar dunia: Rusia, Amerika Serikat, dan China. Konfrontasi ekonomi antara Rusia dan negara-negara Barat pasca-konflik Ukraina telah merombak peta rantai pasok global. Pembatasan ekspor, pengenaan tarif tinggi, serta proteksionisme perdagangan menjadi norma baru yang menggantikan arus globalisasi yang sebelumnya terintegrasi.
Di sisi lain, rivalitas perdagangan antara Amerika Serikat dan China semakin memanaskan situasi. Sebagai dua raksasa ekonomi dunia, hambatan tarif dan pembatasan teknologi di antara keduanya berdampak sistemik terhadap kelancaran arus barang internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persaingan trilateral ini menyebabkan kenaikan biaya logistik global, kelangkaan bahan baku, serta tekanan inflasi impor (imported inflation) yang memperberat beban manufaktur dan konsumen domestik.
Titik krusial dari eskalasi konflik di Timur Tengah adalah potensi tertutupnya atau terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan choke point (titik jepit) maritim paling vital di dunia, di mana sekitar 20 hingga 30 persen pasokan minyak mentah dunia melintasi selat sempit ini setiap harinya. Penutupan atau ancaman keamanan di Selat Hormuz secara otomatis menghentikan pengiriman minyak dari negara-negara produsen utama di Teluk Persia menuju pasar global.
Ketika Selat Hormuz terblokade, rantai pasokan minyak bumi dunia mengalami kelumpuhan seketika. Negara-negara pengimpor minyak netral (net oil importers) termasuk Indonesia menghadapi ancaman serius berupa krisis kelangkaan pasokan fisik. Ketidakmampuan mengirimkan minyak bumi ini secara instan menciptakan defisit pasokan global yang berujung pada lonjakan harga minyak secara ekstrem dalam waktu yang sangat singkat.
Kenaikan harga minyak mentah dunia secara langsung menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM di tingkat domestik. Indonesia yang telah menjadi net importer minyak sejak pertengahan 2000-an sangat terpukul oleh situasi ini. Setiap kenaikan harga minyak mentah per barel di atas asumsi APBN menuntut tambahan alokasi anggaran BBM yang sangat besar agar harga jual eceran di masyarakat tetap terjangkau.
Pemerintah terjebak dalam dilema fiskal. Jika HPP yang melonjak tinggi ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara, maka nilai subsidi dan kompensasi energi akan membengkak drastis melebihi kuota APBN. Namun, jika harga BBM dinaikkan sesuai harga keekonomian, biaya transportasi dan logistik akan meroket, yang kemudian menyulut kenaikan harga barang-barang pokok secara beruntun. Pembengkakan belanja subsidi ini mengancam kesehatan fiskal dan memperlebar defisit APBN secara mengkhawatirkan.
Untuk menahan pembengkakan defisit anggaran akibat subsidi energi, pemerintah terpaksa mengambil langkah efisiensi anggaran secara ketat. Berdasarkan kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, batas defisit APBN diatur secara ketat maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak buruk dari efisiensi anggaran ini adalah terjadinya pergeseran alokasi belanja (budget reallocation). Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan publik dan Bantuan Sosial (Bansos) terpaksa dipangkas atau dialihkan untuk menutupi beban kompensasi energi. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tekanan ganda: harga kebutuhan pokok melonjak akibat inflasi, sementara bantuan sosial yang berfungsi sebagai bantalan ekonomi justru berkurang alokasinya.
Permasalahan empiris di atas dapat ditarik ke dalam kerangka konseptual Ilmu Administrasi Publik. Kebijakan subsidi dan bantuan sosial merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan publik dalam mengalokasikan sumber daya negara untuk kesejahteraan masyarakat (public welfare). Dalam perspektif Public Value Theory yang dikemukakan oleh Mark Moore, pemerintah dituntut untuk menciptakan 'nilai publik' melalui kebijakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Selain itu, perspektif Policy Trilemma dan Dynamic Governance (Neo & Chen) menyoroti bagaimana birokrasi pemerintah harus mampu merespons perubahan lingkungan eksternal dengan cepat melalui tiga kemampuan utama: thinking ahead (berpikir ke depan), thinking again (berpikir ulang), dan thinking across (berpikir melintas sektor). Dalam kasus inflasi energi, tata kelola yang kaku dan lambat merespons dinamika geopolitik akan menyebabkan kegagalan kebijakan (policy failure) yang membebankan masyarakat rentan.
Berikut adalah bagan struktur yang menggambarkan alur hubungan antara krisis geopolitik global, dampak ekonomi makro, dilema fiskal pemerintah, dan analisis dalam sudut pandang ilmu administrasi publik.
Bagan tersebut menjelaskan penyelesaian masalah kebijakan publik. Masalah krisis global menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun solusi. Solusi kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Selanjutnya, kesimpulan menjadi landasan penyusunan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan pada masa mendatang.
Dalam ilmu administrasi publik, alur tersebut berkaitan dengan analisis kebijakan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas anggaran, dan keadilan sosial. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. bagan tersebut menegaskan bahwa pemerintah perlu merespons krisis geopolitik global melalui kebijakan subsidi dan bantuan sosial yang adaptif, tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah dapat membantu melindungi masyarakat dari tekanan inflasi sekaligus menjaga stabilitas keuangan negara.
Eskalasi perang di Timur Tengah serta perang dagang antara Rusia, US, dan China telah terbukti secara empiris melumpuhkan distribusi energi global melalui ancaman penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini mendongkrak HPP BBM dan memaksa APBN menanggung pembengkakan subsidi yang sangat besar. Dalam konteks administrasi publik, keterbatasan ruang fiskal memicu efisiensi yang merugikan sektor bantuan sosial, sehingga mengancam jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin di tengah gelombang inflasi.
Saya mempunyai rekomendasi yang pertama Reformasi Target Subsidi Energi: Mengubah sistem subsidi BBM dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat (targeted subsidy) secara digital dan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna mencegah kebocoran subsidi kepada kelompok mampu. Yang kedua Transformasi Transisi Energi Nasional: Mempercepat diversifikasi energi bersih dan percepatan energi terbarukan lokal untuk mengurangi ketergantungan kronis terhadap impor minyak mentah dan stabilitas Selat Hormuz. Yang ketiga Penguatan Resiliensi Fiskal dan Collaborative Governance: Menerapkan tata kelola fleksibel (agile governance) dalam pengelolaan APBN dengan memperkuat cadangan penyangga risiko fiskal (fiscal buffer) tanpa mengorbankan alokasi bansos bagi masyarakat rentan.
Krisis global tidak selalu dapat dikendalikan Indonesia. Namun, dampaknya dapat dikelola melalui kebijakan yang tepat, kesiapan menghadapi risiko, dan tata kelola yang responsif. APBN bukan sekadar kumpulan angka penerimaan dan pengeluaran, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari terkendalinya defisit atau besarnya subsidi yang berhasil ditekan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ketika dunia sedang bergejolak.
Sebab, anggaran yang sehat seharusnya tidak hanya menyelamatkan neraca negara, tetapi juga menjaga agar kelompok paling rentan tidak menanggung
Penulis: Ajeng Amalia Putri
Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik
Universitas: 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Redaktur: Redaksi 3
