Serang, -- PT Nipon Saiki (NS) yang berlokasi di Kawasan Industri Modern, Kabupaten Serang, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oknum bagian HRD terhadap calon pekerja. Sebanyak 11 orang kandidat yang sudah dinyatakan lulus tes, tiba-tiba jadwal wawancara dan penandatanganan kontrak kerjanya dibatalkan sepihak setelah menolak permintaan uang sebesar Rp2 juta.
Kejadian ini bermula saat para kandidat mendapatkan surat kelulusan tes lengkap dengan kop resmi perusahaan, yang menjadwalkan wawancara sekaligus penandatanganan kontrak kerja pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 08.00 WIB.
Namun, sehari sebelum jadwal pelaksanaan, salah satu oknum yang mengaku sebagai pihak HRD menelepon para kandidat dan meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi yang harus segera ditransfer sebesar Rp2.000.000 per orang.
"Teleponnya bilang kalau HRD meminta uang administrasi dan harus segera dikirimkan sebesar Rp2 juta. Saya tidak mengirim dengan alasan kan besok kita sudah bertemu langsung di kantor untuk wawancara dan tanda tangan kontrak," ungkap salah satu dari 11 kandidat kepada awak media, Minggu (26/7/2026).
Karena sepakat tidak mau mentransfer uang yang diminta, seluruh calon pekerja tersebut mendapat kabar pembatalan jadwal secara sepihak. Tak lama kemudian, salah satu pihak yang diduga perwakilan yayasan pengirim tenaga kerja mengirim pesan WhatsApp yang menyatakan para kandidat dilarang datang ke perusahaan karena surat panggilan dinyatakan belum selesai dibuat.
"Isinya menyuruh kami tidak boleh datang ke PT NS pada Senin, 27 Juli 2026, dengan alasan surat panggilan resmi masih dalam proses pengurusan. Padahal kami sudah memegang surat kelulusan tes dan jadwal wawancara yang jelas-jelas memakai kop surat resmi PT NS," keluh kandidat tersebut.
Para calon pekerja menilai hal ini sangat janggal dan mencurigakan. Pasalnya, jika surat panggilan belum ada, seharusnya perusahaan tidak menerbitkan surat kelulusan beserta jadwal kegiatan yang pasti. Dugaan semakin menguat ketika pembatalan terjadi tepat setelah mereka menolak membayar uang yang diminta oknum tersebut.
"Kami curiga ini adalah bentuk penipuan atau pungutan liar yang dibungkus dengan alasan administrasi. Jika sampai besok tidak ada kejelasan yang masuk akal dari pihak perusahaan, kami berencana melaporkan dugaan ini ke kepolisian. Kami tidak ingin ada lagi pencari kerja lain yang menjadi korban pemerasan serupa," tegas perwakilan kandidat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen resmi PT Nipon Saiki belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan oknum HRD dalam praktik pungutan liar serta alasan pembatalan jadwal seleksi yang mendadak tersebut. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi 1
.jpg)
.jpg)