Banyuwangi, -- Kebijakan pajak dan insentif fiskal selama ini kerap diposisikan sebagai strategi unggulan dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indenesia, terutama sejak diberlakukannya berbagai paket deregulasi pasca reformasi hingga masa pemulihan ekonomi pascapandemi, secara intensif memperluas skema insentif fiskal dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Berbagai fasilitas seperti ux holiday, max allowance, super deduction tax serta pembebasan bea masuk atas barang modal dipromosikan sebagai bukti komitmen negara dalam menarik penanaman modal buik domestic maupun asing. Pajak diperlakukan sebagai variabel utama yang diyakini mampu memengaruhi keputusan investor. Semakin rendah beban pajak yang ditanggung pelaku usaha semakin besar minat investasi yang masuk, sehingga pada akhirnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, Selasa, 16 Desember 2025.
Kebijakan pajak dan insentif fiskal tidak selalu menghasilkan dampak ekonomi yang sebanding dengan ekspektasi awal. Dalam banyak kasus, insentif yang diberikan justru berfungsi sebagai stimulus jangka pendek yang kurang mampu membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Negara memang berhasil menarik investasi dalam angka statistik tetapi kualitas investasi yang masuk sering kali tidak berorientasi pada penguatan struktur ekonomi nasional. Akibatnya kebijakan ini berpotensi menjadi solusi semu yang hanya mempercantik indikator makro, sementara persoalan mendasar seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya daya saing tenaga kerja lokal dan ketergantungan poda modal asing tetap tidak terselesaikan.
Investasi tidak semata-mata ditentukan oleh besaran insentif pajak yang ditawarkan. Keputusan investasi merupakan hasil pertimbangan kompleks yang melibatkan berbagai faktor struktural dan institusional. Kepastian hukum, stabilitas politik, konsistensi regulasi, kualitas birokrasi, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kualitas sumber daya manusia justru memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam jangka panjang. Investor cenderung mencari lingkungan usaha yang memberikan kepastian dan efisiensi bukan sekadar keringanan pajak yang bersifat temporer. Oleh karena itu, ketika negara terlalu menitikberatkan kebijakan pada pemangkasan pajak, perhatian terhadap perbaikan institusi dan layanan publik berisiko tetpinggirkan.
Kondisi tersebut semakin problematis ketika kebijakan fiskal kehilangan fungsi redistributifnya. Pajak yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan justru berubah menjadi alat kompetisi antardaerah dan antarnegara dalam menarik investasi. Fenomena race to the bottom pun tidak terhindarkan, di mana pemerintah berlomba-lomba menurunkan tarif pajak dan memperluas fasilitas fiskal tanpa perhitungan biaya-manfaat yang matang. Dalam situasi ini, negara berpotensi menanggung beban fiskal jangka panjang berupa berkurangnya penerimaan pajak sementara manfaat ekonomi yang diperoleh tidak selalu sebanding. Kebijakan pajak dan insentif fiskal perlu ditempatkan secara proporsional sebagai pelengkap, bukan penentu utama, dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pemberian insentif fiskal pada dasamya membawa konsekuensi langsung terhadap penurunan basis penerimaan negara. Dalam struktur keuangan publik Indonesia, pajak masih menjadi tulang punggung utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika pemerintah secara agresif memberikan keringanan pajak, pembebasan, maupun pengurangan tarif kepada investor, ruang fiskal negara secara otomatis menyempit Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kapasitas pemerintah dalam membiayai sektor-sektor publik yang bersifat strategis dan esensial, seperti pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial. Padahal, investasi pada sektor-sektor tersebut memiliki efek pengganda jangka panjang yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan insentif fiskal yang bersifat sementara. Kualitas sumber daya manusia, akses layanan kesehatan yang memadai dan jaring pengaman sosial yang kuat merupakan prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang stabil dan produktif, bukan sekadar besaran keringanan pajak yang ditawarkan.
kebijakan insentif pajak juga menimbulkan persoalan serius terkait keadilan fiskal. Dalam praktiknya, fasilitas fiskal cenderung lebih mudah diakses oleh perusahaan besar dan korporasi multinasional yang telah memiliki kapasitas modal, jaringan, sera sumber daya administratif yang memadai. Perusahaan-perusahaan ini mampu memenuhi persyaratan teknis dan birokratis yang kompleks untuk memperoleh insentif, sekaligus memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi dengan pemerintah. Sebaliknya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal sering kali tersisih dari skema tersebut. Keterbatasan. informasi, rendahnya literasi perpajakan, serta kompleksitas prosedur administratif menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk menikmati fasilitas fiskal yang sama.
Ketimpangan akses terhadap insentif ini pada akhimya menciptakan ketidakadilan horizontal dalam sistem perpajakan. Pelaku usaha kecil yang seharusnya mendapat
yang menikmati berbagai keringanan. Beban tersebut tidak jarang dialihkan kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi, sehingga masyarakat umum turut menanggung konsekuensi dari kebijakan fiskal yang timpang. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan daya saing UMKM, memperlebar kesenjangan ekonomi, serta menggerus legitimasi sistem perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, tanpa desain kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, insentif fiskal berisiko menjadi instrumen yang justru memperdalam ketimpangan, alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Peningkatan realisasi investasi pasca pemberian insentif tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas ekonomi. Banyak investasi bersifat footloose, yakni mudah masuk namun juga cepat keluar ketika insentif berakhir. Investasi semacam ini minim transfer teknologi, rendah penyerapan tenaga kerja lokal, dan tidak terintegrasi dengan rantai pasok domestik. Berikut tabel pemanfaatan insentif fiskal dan dampaknya di Indonesia:
A.Sektor Industri
- Pertambangan
- Manufaktur Padat Modal
- UMKM
- Ekonomi Digital
B. Jenis Insentif Pajak
- Tax Holiday
- Tax Allowance
- Minim Insentif
- Super Deduction Tax
C. Penyerapan Tenaga Kerja
- Rendah
- Sedang
- Tinggi
- Sedang
D. Kontribusi Nilai Tambah
- Sedang
- Tinggi
- Rendah- Sedang
- Sedang
Tabel tersebut menunjukkan paradoks kebijakan: sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja justru memperoleh insentif paling kecil, sementara sektor pada modal dengan dampak sosial terbatas menikmati fasilitas fiskal terbesar.
Salah satu contoh paling nyata dari kontradiksi kebijakan insentif fiskal di Indonesia dapat dilihat pada pemberian tax holiday bagi industri smelter nikel. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari strategi hilirisasi sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Dalam tataran kebijakan, insentif pujak diposisikan sebagai pemicu utama agar investor bersedia menanamkan modal besar pada sector pengolahan
Keberhasilan tersebut bersifat semu dan menyimpan berbagai persoalan struktural. Pada fase awal operasional, kontribusi industri smelter terhadap penerimaan negara relatif sangat kecil karena adanya pembebasan pajak penghasilan badan selama periode tax holiday. Kondisi ini menciptakan paradoks fiskal, di mana negara justru kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar pada saat aktivitas ekonomi meningkat. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan infrastruktur pendukung, pengawasan lingkungan, serta pelayanan publik di daerah tambang tetap harus ditanggung oleh negara dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, beban fiskal dan risiko sosial ditanggung publik, sementara keuntungan awal lebih banyak dinikmati oleh investor.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah keterbatasan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal. Meskipun industri smelter diklaim sebagai sektor. bernilai tambah tinggi, dalam praktiknya teknologi pengolahan dan manajemen produksi masih didominasi oleh perusahaan dan tenaga kerja asing. Tenaga kerja lokal sebagian besar terserap pada posisi operasional dengan keterampilan rendah hingga menengah, sehingga peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi strategis menjadi sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal belum mampu memastikan terjadinya alih teknologi yang substansial, sebagaimana yang dijanjikan dalam narasi hilirisasi
Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan smelter nikel juga menimbulkan konsekuensi serius. Aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral skala besar sering kali memicu degradasi lingkungan, pencemaran air dan udara, serta konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Ironisnya, dampak negatif ini justru paling dirasakan oleh komunitas lokal yang tidak memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional. Ketimpangan antara keuntungan ekonomi makro dan kerugian sosial-lingkungan di tingkat lokal semakin menegaskan bahwa kebijakan aux holiday belum dirancang secara komprehensif dan berkeadilan.
Kontradiksi kebijakan ini semakin terlihat ketika industri smelter dihadapkan pada dinamika pasar global. Ketika harga komoditas nikel mengalami penurunan atau terjadi perlambatan permintaan internasional, sejumlah proyek smelter mengalami penyesuaian produksi, perlambatan investasi lanjutan, bahkan penghentian sementara operasi. Situasi ini.
menunjukkan bahwa insentif fiskal tidak mampu melindungi ekonomi lokal dari volatilitas pasar global. Ketergantungan pada harga komoditas membuat keberlanjutan industri menjadi rapuh, sementara negara telah lebih dahulu mengorbankan penerimaan pajak dan menanggung risiko lingkungan.
Dengan demikian, kasus tax holiday pada industri smelter nikel nemperlihatkan keterbatasan pendekatan insentif fiskal dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara berisiko mengalami kerugian ganda: kehilangan penerimaan fiskal dalam jangka pendek, sekaligus menanggung dampak sosial dan lingkungan yang berkepanjangan Tanpa penguatan regulasi, kewajiban alih teknologi, serta mekanisme evaluasi manfaat jangka panjang, kebijakan insentif fiskal berpotensi menjadi instrumen yang kontraproduktif bagi tujuan pembangunan nasional.
Penulis Opini : Moh. Rizqi Kurniawan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 ( Nim: 21221908)
Editor: Redaksi 1
