SERANG, – Kondisi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang menjadi perhatian Walikota Serang Budi Rustandi saat melakukan peninjauan. Fasilitas yang dinilai belum representatif menjadi catatan untuk pembenahan ke depan, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Walikota Serang, Budi Rustandi, mengakui kondisi kantor Dishub tersebut masih perlu perbaikan. Namun, ia menjelaskan sebelumnya anggaran difokuskan untuk penataan penerangan jalan.
“Melihat kantornya seperti ini memang masih kurang layak. Kemarin anggaran kita fokus untuk penerangan jalan, walaupun belum maksimal semua. Itu upaya kita supaya pelayanan publik bisa berjalan lebih baik,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, pembenahan fasilitas kerja tetap menjadi bagian dari agenda penataan Kota Serang. Perbaikan dilakukan bertahap agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain menyoroti sarana prasarana, Walikota juga memberi arahan kepada Kepala Dishub yang baru agar segera menyesuaikan pola kerja dan ritme kepemimpinannya. Ia meminta jajaran bergerak lebih cepat, khususnya dalam penertiban parkir, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta pelaksanaan program prioritas.
“Arahan khususnya untuk pejabat yang baru supaya punya semangat baru dan bisa menyesuaikan dengan gaya kerja saya. Ketika penertiban parkir, penarikan PAD, semua harus tahu apa yang saya inginkan dan harus bekerja lebih cepat. Harus gas,” katanya.
Ia memastikan pergantian pejabat bukan karena ada program yang tidak berjalan, melainkan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Pergantian ini untuk me-refresh, supaya ASN lebih semangat. Setiap bulan kita evaluasi sesuai arahan BKN. Kalau ada yang punya konsep lebih bagus dan cocok, kita tempatkan di posisi yang tepat,” ucapnya.
Menurutnya, Sistem Manajemen Talenta diterapkan agar penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kebutuhan perangkat daerah. Pelantikan, menurutnya, dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu rotasi besar.
“Bisa saja sebulan sekali ada pelantikan kalau memang diperlukan. Jadi tidak perlu menunggu banyak. Sesuai kebutuhan OPD dan untuk melengkapi kekurangan yang ada,” katanya.
Penataan birokrasi juga mencakup penyesuaian jabatan agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi. Ia menyebut saat ini masih ada masa transisi di beberapa posisi, dan proses perbaikan sistem terus berjalan secara bertahap.
Sumber: EJ
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi 1
