Tangerang, — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BPPKB Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi dan konsultasi terkait pembentukan tim karateker organisasi masyarakat (ormas), sebagai langkah awal penataan kepengurusan yang telah habis masa berlakunya.
Rapat tersebut berlangsung di wilayah Kecamatan Kemiri, tepatnya di RT 04/02 Desa Kalibet, Kabupaten Tangerang. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua DPC BPPKB Kabupaten Tangerang, H. Hamdan, S.H., dengan Sekretaris DPC Rohman, S.E. bertindak sebagai pembawa acara, serta dihadiri jajaran pengurus DPC BPPKB Kabupaten Tangerang.
Pembentukan tim karateker ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa Surat Keputusan (SK) kepengurusan di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dalam rapat tersebut disepakati pembagian wilayah kerja ke dalam empat zona, yang akan dikelola oleh tim karateker hasil musyawarah mufakat internal pengurus DPC.
Ketua DPC BPPKB Kabupaten Tangerang, H. Hamdan, S.H., menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk tetap berjalan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pembentukan karateker ini merupakan solusi organisasi agar roda kepemimpinan tetap berjalan, sekaligus mempersiapkan proses pembentukan kepengurusan definitif ke depan,” ujarnya.
Dalam prosesnya, DPC BPPKB Kabupaten Tangerang juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang, sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pendataan organisasi kemasyarakatan.
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembentukan karateker berjalan sesuai regulasi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Agenda rapat meliputi pembukaan, pemaparan urgensi pembentukan karateker beserta dasar hukumnya, konsultasi aspek legalitas organisasi, hingga mekanisme pembentukan dan penunjukan tim karateker.
Selain itu, rapat juga membahas penyusunan rencana kerja tim karateker, termasuk persiapan musyawarah luar biasa atau pemilihan pengurus definitif di tingkat kecamatan.
Hasil rapat tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) karateker oleh pihak yang berwenang dalam struktur organisasi DPC BPPKB Kabupaten Tangerang.
Tim karateker yang terbentuk nantinya diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan dan kepengurusan DPC, serta menjalankan mandat organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan langkah ini, DPC BPPKB Kabupaten Tangerang berharap stabilitas dan legalitas organisasi tetap terjaga, serta mampu memperkuat peran ormas sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.
Penulis: Saepudin
Editor: Redaksi 1
