Tangerang, -- Diduga skandal intimidasi wartawan di Kabupaten Tangerang bukan sekadar peristiwa memalukan. Ini adalah aib besar, noda hitam yang menelanjangi wajah bobroknya birokrasi. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik—tugas suci mengabarkan fakta untuk publik—justru diperlakukan bak penjahat. Dihalangi, dihardik, diintimidasi oleh oknum security arogan yang merasa diri penguasa.
Lebih hina lagi, semua itu terjadi di lingkungan Dinas Perkim, institusi pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan musuh rakyat. Apakah Kadis Perkim tidak tahu? Mustahil. Apakah ia tutup mata? Sangat mungkin. Dan jika benar demikian, jelas: arogansi dan premanisme ini tumbuh karena ada pembiaran dari puncak pimpinan.
Kita harus bicara tegas: wartawan bukan budak pejabat! Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Menghalangi wartawan berarti menghina rakyat. Mengintimidasi jurnalis berarti menodai konstitusi. Perkim Tangerang telah memperlihatkan wajah aslinya: birokrasi yang alergi transparansi, birokrasi yang gemar menutup-nutupi, birokrasi yang menumbuhkan premanisme berseragam.
Publik sudah muak. Gelombang desakan menggema di mana-mana: pecat Kadis Perkim sekarang juga! Copot pejabat arogan yang gagal menjaga marwah institusi. Proses hukum security preman yang berani menginjak martabat wartawan. Dan jangan ada lagi kompromi. Demokrasi tidak bisa disandera oleh pejabat lemah dan aparat sok kuasa.
Bupati Tangerang kini diuji. Apakah ia pemimpin berani yang berpihak pada rakyat, atau sekadar boneka yang melindungi kebobrokan birokrasi? Diam sama dengan bersekongkol. Diam berarti menyetujui pelecehan terhadap demokrasi. Diam berarti menyerahkan harga diri rakyat pada arogansi pejabat busuk.
Kami katakan dengan lantang: jangan pernah remehkan pers! Wartawan bisa dibungkam sekali, tapi suara kebenaran akan menggema seribu kali lipat. Jika intimidasi dibiarkan, jangan salahkan bila wartawan dan rakyat memilih jalan perlawanan yang lebih keras.
Skandal ini bukan sekadar konflik kecil. Ini penanda bahwa ada kanker dalam tubuh birokrasi Tangerang. Jika tidak segera dibersihkan, maka rakyatlah yang akan menjadi korban berikutnya.
Bupati harus bertindak. Pecat Kadis Perkim. Hukum security preman. Bersihkan birokrasi dari arogansi. Kembalikan marwah demokrasi di Kabupaten Tangerang.
Tangerang butuh pemimpin yang berani melawan kebusukan, bukan pengecut yang bersembunyi di balik meja. Dan sejarah akan mencatat: apakah hari ini pemerintah berdiri di pihak rakyat, atau tenggelam dalam lumpur kebobrokan bersama birokrasi busuknya.
Reporter: Acong fmc
