Banten, – Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita Kabinet Merah Putih dan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, telah dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang melibatkan sinergi strategis antara TNI Angkatan Udara, Pemerintah Provinsi Banten Kejaksaan Tinggi Banten, Polda Banten, Subgarnisun 0623, Pemerintah Kabupaten Serang, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, Polsek, Koramil, serta Camat Binuang dan Kades Lamaran, Kades Gembor, Kades Gembor Udik, Kades Julang.
FGD ini menegaskan rencana Program Ketahanan pangan serta pentingnya kolaborasi multisektor, selain itu manfaat yang utama adalah menjaga dan mengamankan aset negara yang dalam hal ini adalah bidang tanah Lanud Gorda, yang saat ini dalam kondisi iddle/nganggur —agar dapat dioptimalkan secara produktif melalui program cetak sawah dan penanaman holtikultura.
Langkah ini bukan hanya bagian dari strategi pengamanan aset milik TNI AU, namun juga sebagai kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan krisis pangan global, perubahan iklim, dan penurunan produktivitas lahan pertanian.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak bersepakat untuk:
1. Mengadakan FGD di tingkat kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa, perwakilan masyarakat di lahan idle milik TNI AU sebagai bentuk optimalisasi aset negara untuk ketahanan pangan.
2. Menginisiasi Program Cetak Sawah dan Tanaman Holtikultura Berbasis Kemitraan, dengan pemberdayaan kelompok tani lokal di desa lamaran, desa gembor, desa gembor udik, dan desa julang di wilayah Kecamatan Binuang; serta,
3. Percepatan Pendaftaran Penggarap untuk mengurus izin garap kepada Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma - Detasemen Gorda, melalui masing-masing Kantor Desa dimana bidang tanah (aset lanud gorda) berada.
Agar kedepan Aset lanud aman dan tidak menimbulkan kerugian negara, agar Menetapkan Mekanisme Pengawasan Bersama, melibatkan unsur keamanan (Polsek dan Koramil) bersama Kejaksaan, Polda dan TNI AU, Pemprov Banten, dan Pemkab Serang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan lahan dan spekulasi kepemilikan atas aset negara (tanah lanud gorda) tersebut.
Inisiatif ini merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AU dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat, adil, dan lestari.
"Melalui program terpadu ini, kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga ikut serta menjaga kedaulatan pangan nasional," terang Natado sebagai Kuasa Hukum Lanud Halim Perdanakusuma - Detasemen Gorda.
Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik sinergi ini dan menyatakan komitmennya dalam pendampingan teknis dan Kabupaten Serang siap mendukung dan mensukseskan program tersebut.
Sementara perwakilan dari Kejaksaan Tinggi dan Polda Banten menyatakan dukungannya terhadap niatan untuk melindungi aset negara dari klaim ilegal, "apabila ada pihak yang merasa memiliki, silahkan melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur yang ada, aset negara ini sudah tercatat sertifikatnya, baiklah pula kiranya kita bersama menjaga bidang tanah yang termasuk kedalam barang milik negara tersebut," ungkap Dhevid Setiawan didalam FGD, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Banten.
FGD ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat antar pemangku kepentingan sebagai landasan kolaboratif menuju pelaksanaan program ketahanan pangan melaui cetak sawah dan holtikultura di Lanud Gorda.
Reporter: Distributor Rilis
