SERANG, -- Surat berita acara kesepakatan pengelolaan parkir dan ngerest oleh Pemerintah Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang yang diterbitkan menuai sorotan masyarakat karena diduga mengacu ke dugaan pungutan liar (Pungli).
Pasalnya, Kepala Desa dan Ketua BPD diduga secara sah menerbitkan pengelolaan parkir dan Ngeres di PT Shiwon Stell Indonesia dengan melibatkan Organisasi Pemerintah Desa, Seperti LPM, KARANG TARUNA, dan Perwakilan RT/RW Desa Pringwulung.
Ketua BPD Bambang Suhariyanto saat diminta tanggapan menyebut perihal surat berita acara pengelolaan parkir tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Desa.
"Tidak ada Perdes," ujar Ketua BPD. Kamis (15/5/25).
Disinggung mengenai Pihaknya ikut menandatangani secara resmi berita acara dalam Kop surat pemerintah Desa, Bambang menjelaskan.
"Maaf pak kami BPD hanya sebagai fasilitator untuk diajak musyawarah oleh Kepala Desa," kata Dia.
Surat berita acara
"Dan hasil dari musyawarah berupa berita acara, Musyawarah bertujuan untuk menertibkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, antara pro dan kontra yang terjadi di Desa Pringwulung.
Bukan berarti kami kami ikut ikutan. Kami menginginkan agar Desa Pringwulung aman damai seperti sebelumnya. Untuk berita acara hasil musyawarah akan kami kaji ulang lagi bersama Kepala Desa," terangnya kepada redaksi media bhinnekanews71.com.
Terpisah, tanggapan Kasatreskrim Polres Serang AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi, setelah sampaikan berita mengatakan, " Akan kami lakukan penyelidikan terkait hal tersebut," ujar Kasat Andi.
Baca: Kades Pringwulung dan Ketua BPD Terbitkan Surat Kesepakatan Pengelolaan Parkir dan Ngeres di Perusahaan, Retribusi Sah Atau Pungli!!
Sebelumya saat dikonfirmasi Camat Bandung selaku pembina Kepala Desa se Kecamatan Bandung masih membungkam.(Red).
