Serang, – Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bhayangkara 5 Kota Serang mendadak menjadi sorotan publik. Mengemuka desakan kuat agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan mengaudit dugaan ketidaksesuaian data administrasi dan manipulasi syarat rekrutmen dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unit layanan yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang tersebut dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini krusial guna menguji keabsahan dokumen administrasi, validitas identitas relawan, serta kepatuhan proses rekrutmen terhadap aturan yang berlaku.
Dugaan penyimpangan ini dipandang bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan ancaman serius bagi transparansi dan integritas program strategis nasional yang dibiayai dana negara.
Salah satu poin kritis yang mendesak untuk diusut adalah acuan batasan usia tenaga kerja relawan SPPG.
Awalnya, pedoman resmi membatasi usia relawan pada rentang 18 hingga 50 tahun. Namun, penyesuaian regulasi berlanjut lewat Surat Edaran Kepala BGN Nomor 11 Tahun 2026 tertanggal 7 Mei 2026 tentang Usia Kerja Relawan SPPG, yang hanya mengatur batas usia minimal 18 tahun tanpa membatasi usia maksimal.
Perbedaan acuan ini menimbulkan preseden buruk di lapangan jika tak dibarengi verifikasi ketat. BGN pun didesak memberikan kepastian hukum. Jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen atau manipulasi data identitas para pekerja, pemeriksaan fisik dan administratif menyeluruh wajib dilakukan terhadap pihak penanggung jawab.
Masyarakat menuntut pertanggungjawaban hukum agar tata kelola SPPG kembali pada koridor regulasi. Melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan tim pengawas, BGN didorong mengambil lima langkah konkrit:
- Memvalidasi seluruh berkas dan data tenaga kerja SPPG Bhayangkara 5 Kota Serang.
- Menguji keabsahan fisik KTP, ijazah, serta sertifikat pendukung jika terdeteksi kejanggalan.
- Memastikan seluruh tahapan alur rekrutmen patuh pada SE BGN yang berlaku.
- Memanggil dan mengklarifikasi secara resmi Kepala/Pengelola SPPG Bhayangkara 5.
- Membuka secara transparan kepada publik setiap temuan pelanggaran.
Ketika dikonfirmasi Febri Kepala Sppg melalui pesan WhatsApp tidak merespon pertanyaan awak media perihal perekrutan pekerjaan di Sppg miliknya.
Dari kacamata hukum, tindakan pemalsuan data atau dokumen administrasi berkonsekuensi pidana serius.
Para pelaku pemalsuan berkas dapat dijerat Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda maksimal Kategori VI. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum tersebut sepenuhnya bergantung pada kecukupan bukti dan proses investigasi aparat penegak hukum.
Redaksi kami menerima hak klarifikasi hak jawab dan koreksi jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai mana diatur UU Pers.
Penulis:(Nd)
Redaktur: Redaksi 3
