Tangerang, -- Sengketa kepemilikan tanah seluas 3.600 meter persegi di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kini memasuki jalur hukum. Suradi, petani berusia 69 tahun warga Kabupaten Tangerang, menggugat PT Delta Manunggal Raharja, pengembang kawasan perumahan Suvarna Sutra di Cikupa yang merupakan anak perusahaan PT Alam Sutera Realty Tbk.
Gugatan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Daddy Hartadi & Partners Law Firm ke Pengadilan Negeri Tangerang, tertanggal 8 Juni 2026.
Dalam perkara yang teregister dengan Nomor 917/Pdt.G/2026/PN Tng itu, PT Delta Manunggal Raharja berkedudukan sebagai Tergugat I, PT Taman Talaga King sebagai Tergugat II, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat. Hingga berita ini dirilis, agenda persidangan telah memasuki tahap pembacaan duplik dari para Tergugat dan Turut Tergugat.
Dalam gugatannya, Suradi mempersoalkan penguasaan tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja. Lahan yang menjadi objek sengketa tersebut kini telah menjadi bagian dari kawasan Suvarna Sutra.
Kuasa hukum Suradi, Daddy Hartadi, saat dihubungi awak media melalui telepon selulernya, Selasa (17/11), menjelaskan bahwa tanah tersebut diperoleh kliennya melalui transaksi jual beli dengan Aminah Unu pada tahun 1985.
Kepemilikan itu didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 135/JB/Ag.593/1985 tertanggal 31 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Camat Cikupa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Daddy mendalilkan, kliennya tidak pernah menjual, mengalihkan, ataupun melepaskan hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain. Bukti kepemilikan berupa AJB asli tersebut, menurutnya, masih dipegang oleh kliennya dan saat ini berada padanya untuk proses pembuktian.
Ia juga menguraikan, sejak tahun 1981 sebelum dibuatkan AJB, kliennya telah menguasai dan mengelola tanah tersebut. Namun sejak 2014, pengelolaan tanah mulai terhenti karena faktor usia dan kondisi kliennya yang tidak memungkinkan untuk terus menggarap lahan.
Persoalan muncul ketika Suradi mengetahui tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut telah menjadi bagian dari objek SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja yang diperoleh dari PT Taman Talaga King.
"Tidak pernah ada proses peralihan apapun dari klien kami baik kepada PT Taman Talaga King maupun PT Delta Manunggal Raharja, tidak pernah terdapat adanya proses transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut," terang Daddy.
Menurut Daddy, persoalan semakin berkembang ketika pada 2023 kliennya mengetahui adanya kegiatan perataan tanah atau _cut and fill_ di atas objek sengketa. Dalam gugatannya, kegiatan tersebut didalilkan dilakukan oleh PT Delta Manunggal Raharja dalam rangka pengembangan kawasan perumahan Suvarna Sutra di Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Kliennya, terang Daddy, pernah mempertanyakan dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh perusahaan, mengingat dirinya merasa tidak pernah memberikan persetujuan maupun melakukan peralihan hak atas tanah kepada pihak manapun.
*Dugaan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Rp162 Juta*
Penggugat menilai, kegiatan penguasaan dan pemanfaatan tanah tanpa adanya dasar peralihan hak yang sah telah menghilangkan penguasaan serta manfaat ekonomis tanah yang selama ini diklaim sebagai miliknya.
"Jadi jelas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Tergugat I yang merupakan milik klien kami, dan sekarang menjadi objek sengketa tanpa adanya dasar peralihan hak yang sah telah menghilangkan penguasaan serta manfaat ekonomis tanah yang selama ini dimiliki klien kami. Ini menjadi dugaan kuat perbuatan melawan hukumnya," ungkap Daddy.
Tidak hanya perusahaan pengembang, Suradi juga melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam perkara ini. Keterlibatan Kantor Pertanahan berkaitan dengan penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000, serta persoalan tumpang tindih bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
Dalam gugatan dijelaskan, Suradi sebelumnya telah mengajukan pengaduan sengketa pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi Nomor 3532/36.03.200.SP.02.02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024.
Berdasarkan uraian gugatan, telah dilakukan penelitian dan pengecekan lapangan terhadap bidang tanah yang diklaim Suradi berdasarkan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 seluas 3.600 meter persegi dengan bidang tanah yang tercatat dalam SHGB Nomor 255/Talaga atas nama PT Delta Manunggal Raharja. Suradi mendalilkan, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya persoalan tumpang tindih atau _overlapping_ antara kedua bidang tanah.
Atas kondisi tersebut, Penggugat meminta pengadilan memeriksa secara menyeluruh riwayat kepemilikan tanah, dasar penerbitan SHGB, serta proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Kuasa hukum Suradi menegaskan, gugatan tersebut merupakan langkah hukum untuk memperjuangkan hak kepemilikan kliennya yang menurut dokumen AJB telah diperoleh sejak 1985.
"Prinsipnya, kami mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan hak klien kami atas tanah seluas 3.600 meter persegi yang berdasarkan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 merupakan tanah yang dibeli secara sah sejak tahun 1985," tukasnya.
Menurut kuasa hukum, persoalan ini bukan sekadar sengketa penguasaan fisik tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat. Terlebih terhadap Suradi, seorang petani di Cikupa yang harus berhadapan dengan perusahaan properti yang merupakan anak perusahaan dari pengembang PT Alam Sutera Realty Tbk.
"Yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana mungkin tanah yang menurut klien kami tidak pernah dialihkan haknya kemudian tercatat dalam sertifikat atas nama pihak lain. Karena itu, kami meminta pengadilan menguji secara objektif riwayat penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000, termasuk dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam proses penerbitannya," tegasnya.
Kuasa hukum juga menyoroti pentingnya keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk menjelaskan proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.
"Kami ingin seluruh proses ini dibuka secara transparan di persidangan. Tidak boleh ada pihak yang kehilangan hak atas tanahnya hanya karena persoalan administrasi atau penerbitan sertifikat yang dasar peralihan haknya masih dipersoalkan. Kami percaya pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada klien kami," tambahnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan membuktikan seluruh dalil gugatan melalui dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta bukti-bukti lain yang relevan dalam proses persidangan.
Penggugat juga mempersoalkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pendaftaran tanah, terutama ketika terdapat klaim kepemilikan berdasarkan AJB yang menurut Penggugat tidak pernah dialihkan.
Dalam petitumnya, Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan objek tanah sengketa, dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp162 juta.
Belum ada keterangan resmi dari PT Delta Manunggal Raharja, PT Taman Talaga King, PT Alam Sutera Realty Tbk, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terkait dalil gugatan tersebut.
Perkara ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang dan seluruh dalil Penggugat masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.
DN
Penulis: Redaksi
Redaktur: Redaksi 3
