Tangerang, – Dugaan skandal penggunaan anggaran APBDes Tahun 2026 mencuat di Kampung Selapajang, Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, RT 01/01. Proyek pembangunan jalan hotmix dengan nilai anggaran mencapai Rp78.912.000 itu menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan hancur hanya dalam hitungan jam usai dikerjakan.
Proyek dengan volume 2 meter x 150 meter yang dilaksanakan secara swakelola tersebut kini menuai gelombang protes warga. Infrastruktur yang seharusnya menjadi akses vital justru berubah menjadi simbol kegagalan pembangunan.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang jauh dari kata layak. Permukaan hotmix terlihat rapuh, retak, dan mengelupas di berbagai titik. Bahkan, di beberapa bagian tampak seperti tidak mampu menahan beban ringan sekalipun.
“Ini bukan sekadar rusak, ini hancur dalam hitungan jam. Kami menduga ada yang tidak beres dari awal pengerjaan,” ujar salah satu warga dengan nada tinggi.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan serius bahwa proyek ini tidak dikerjakan sesuai standar teknis. Warga menilai kualitas material yang digunakan patut dipertanyakan, begitu pula dengan proses pengerjaan yang diduga tidak memenuhi spesifikasi (bestek).
Lebih jauh, kecurigaan publik mengarah pada potensi adanya praktik tidak transparan dalam pelaksanaan proyek. Warga mengaku tidak menemukan papan informasi proyek selama pengerjaan berlangsung padahal, proyek yang bersumber dari APBDes wajib terbuka kepada masyarakat.
“Tidak ada papan proyek, tidak jelas siapa pelaksana, berapa rinciannya. Tiba-tiba jadi, lalu hancur. Ini wajar kalau kami curiga,” ungkap warga lainnya.
Ketiadaan informasi ini memicu dugaan kuat bahwa proyek tersebut berpotensi masuk kategori “proyek siluman”, meskipun menggunakan dana publik.
Dengan nilai anggaran hampir Rp80 juta untuk panjang hanya 150 meter, warga kini mempertanyakan rasionalitas penggunaan dana. Dugaan pun berkembang, mulai dari penggunaan material berkualitas rendah, ketebalan hotmix yang tidak sesuai standar, hingga lemahnya pengawasan selama pengerjaan.
Metode swakelola yang seharusnya melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi lokal juga menjadi sorotan. Warga mempertanyakan apakah pelaksanaan benar-benar sesuai aturan atau hanya sekadar formalitas.
Jika dugaan-dugaan tersebut terbukti, maka potensi kerugian keuangan negara/desa menjadi sangat serius. Tidak hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa juga terancam runtuh.
Warga mendesak pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga instansi terkait di Kabupaten Tangerang untuk segera bertindak cepat dan tegas. Audit menyeluruh terhadap penggunaan APBDes 2026 dinilai sangat mendesak.
Selain itu, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum termasuk inspektorat dan kejaksaa untuk turun langsung melakukan investigasi guna mengungkap fakta sebenarnya di balik proyek tersebut.
“Ini harus diusut tuntas. Jangan sampai dana desa jadi bancakan. Kalau dibiarkan, kejadian seperti ini akan terus terulang,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Carenang terkait pelaksanaan proyek tersebut, termasuk siapa penanggung jawab kegiatan, rincian penggunaan anggaran, serta langkah perbaikan atas kerusakan yang terjadi.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan APBDes 2026, bahwa transparansi, kualitas pekerjaan, dan pengawasan tidak boleh diabaikan. Masyarakat kini menunggu, apakah akan ada tindakan tegas atau justru kasus ini akan berlalu tanpa kejelasan.
Penulis : (Acong )
Editor: Redaksi 1
.jpg)